Oleh: Rusmadi*
Kita mungkin tidak bisa melupakan ketika pemerintah Indonesia, India, dan juga Bangladesh serta umumnya negara-negara di dunia ketiga begitu gencar mengkampanyekan gerakan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program meningkatkan kualitas hidup warganya. Problem pertumbuhan penduduk dan populasi nampaknya benar-benar dianggap sebagai persoalan mendasar bagi buruknya kualitas hidup manusia. Lebih dari itu, seorang ekofeminis seperti Vandana Shiva dan Maria Mies (1993), bahkan mencatat bahwa sejak Pertemuan Bumi (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, pertumbuhan penduduk telah dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas lingkungan pada skala global. Karena mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat antara meningkatnya jumlah penduduk dan kerusakan pondasi ekologis bumi ini, maka solusi yang ditawarkan adalah kebijakan-kebijakan pembatasan kelahiran yang semakin sinis dan tidak manusiawi, termasuk pemaksaan penggunaan teknologi kontrasepsi bagi perempuan. Pandangan ini kemudian dipropagandakan di seluruh dunia tidak hanya oleh negara-negara maju yang kepentingan politik dan ekonominya sangat dominan, tetapi juga oleh PBB, atas nama penyelamatan ekologi bumi. Kendati para pendukung Pertemuan Bumi sejatinya mengakui bahwa industrialisasi, kemajuan teknologi dan gaya hidup pemborosan produksi-konsumsi negara-negara maju merupakan faktor penyebab merosotnya kualitas lingkungan global, akan tetapi mereka kemudian lebih suka mengaitkannya dengan penyebab tunggal, yakni pertumbuhan penduduk. Bagi pendukung pandangan ini, populasi benar-benar menjadi momok bagi keberlangsungan ekologis bumi. Memang, di negara-negara maju di utara telah terjadi penurunan tingkat kelahiran, akan tetapi penurunan ini diimbangi dengan semakin tingginya tingkat imigrasi akibat pertumbuhan penduduk yang masih berlangsung begitu cepat (mencapai 95 persen) di negara-negara miskin di selatan (Asia dan Afrika). Melalui tulisan ini, penulis tentu saja tidak sedang membantah pandangan yang mengatakan bahwa pertumbuhan populasi akan berakibat pada menurunnya kualitas ekologis bumi. Bagaimanapun sulit untuk mengelak, bahwa populasi pada akhirnya benar-benar menjadi beban bagi kapasitas ekologi bumi. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang harus dikritik dari pandangan-pandangan tersebut di atas, yakni mengapa populasi kemudian dianggap menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, dan oleh karenanya solusi yang ditawarkannya adalah pembatasan pertumbuhan populasi?, dan mengapa paradigma pembangunan, sistem dunia yang kolonialistik dan eksploitatif, serta gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsi negara-negara maju yang sejatinya menjadi penyebab utama krisis lingkungan justru hanya dianggap angin lalu?. UNFPA (United Nations Funds for Population Action), -sebagaimana diungkap Vandana dan Maria- sebenarnya mengakui kenyataan ini: “dengan semakin tingginya pemanfaatan sumber daya alam dan sampah yang dihasilkannya, maka sebenarnya yang bertanggungjawab adalah mereka yang tinggal di negara-negara maju. Negara-negara inilah yang seharusnya paling bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan”. Kendati muncul pemahaman semacam ini, namun pada kenyataannya kebijakan yang ditempuh justru dalam rangka membendung tren laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, telah terjadi pengalihan isu (dari pola gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsi negara-negara maju) ke populasi negara-negara miskin di dunia ketiga. Pengalihan isu ini didukung dengan argumentasi-argumentasi Malthusian yang percaya bahwa pada gilirannya model pertumbuhan ekonomi dan politik di negara-negara maju akan diikuti oleh seluruh negara-negara di dunia ketiga. Dengan demikian, gaya hidup negara-negara maju adalah wajar, karena pada akhirnya negara-negara dunia ketiga juga akan mengalami hal yang sama. Lalu?, yang tidak wajar adalah pertumbuhan penduduk di dunia ketiga yang menyebabkan krisis lingkungan, karenanya mereka harus membatasi jumlah kelahiran. Pengambilan contoh yang tepat mungkin adalah soal yang terkait dengan pertumbuhan mobil. Bagi mereka, jika penghasilan penduduk di negara-negara dunia ketiga meningkat, maka gaya hidup produksi-konsumsinya akan menyerupai apa yang terjadi di negara-negara maju, dan akan ada peningkatan dalam kepemilikan mobil. Bagaimanapun, meningkatnya pertumbuhan populasi dunia dan ekonominya, pada akhirnya akan diikuti dengan meningkatnya tingkat gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsi rata-rata penduduk, yakni gaya hidup kepemilikan mobil, televisi, kulkas, dll, misalnya. Akan tetapi, ketika telah diakui bahwa gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsi penduduk akan menjadi ancaman lingkungan, mereka yang hidup di negara-negara maju tetap mempertahankan perkembangan industri demi mendukung gaya hidupnya, dan oleh karenanya “populasi mobil” juga harus tetap dikembangkan. Sedangkan untuk mengatasi krisis lingkungan yang diakibatkan oleh populasi mobil, maka populasi penduduk (yang tidak akan mampu membeli mobil) di negara-negara dunia ketiga harus diturunkan. Inilah dilema sesungguhnya yang dialami oleh dunia industri negara-negara maju, yakni dilema antara pertumbuhan industri (ekonomi), gaya hidup, dan krisis lingkungan. Mereka sebenarnya mengakui bahwa industrilah yang menyebabkan krisis lingkungan. Akan tetapi demi gaya hidupnya, mereka tidak mau mengorbankan pertumbuhan industrinya. Akibatnya, mereka kemudian melimpahkan kesalahan dan sekaligus cara penyelesaiannya pada korbannya, yakni populasi penduduk negara-negara di dunia ketiga. Tidak hanya populasi, ekosistem di negara-negara dunia ketiga (ekosistem lokal) juga turut “ketiban sial”, karena bagaimanapun ekosistem lokal tidak hanya menanggung beban populasi lokal saja, tetapi juga menanggung beban terhadap tuntutan negara-negara maju untuk kebutuhan industri dan konsumsi bahan baku (beban populasi global). Dengan kata lain, ekosistem lokal menanggung beban ganda: memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus memasok komoditas dan bahan baku untuk pasar global. Oleh karenanya, masyarakat lokal di negara-negara dunia ketiga dituntut untuk mengurangi pemanfaatan sumber daya alam dan juga mengurangi pertumbuhan populasi penduduknya. Akibat adanya eksploitasi dari negara-negara maju, maka ukuran apa yang seharusnya dipertahankan dalam basis produksi, konsumsi, dan pola-pola gaya hidup masyarakat lokal menjadi tak dapat dipertahankan lagi. Visi Baru Penyelamatan Pondasi Ekologis Bumi Jika kita berpikir secara bijak, maka pertumbuhan populasi sebenarnya bukan merupakan penyebab utama dari krisis lingkungan, melainkan hanya salah satu dari sekian banyak penyebab. Ia sejajar dengan gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsi negara-negara maju. Menganggap pertumbuhan populasi penduduk negara-negara miskin di selatan sebagai yang paling bertanggungjawab hanyalah karena begitu dominannya kepentingan ekonomi negara-negara maju dan demi mempertahankan gaya hidupnya. Menyalahkan pada populasi sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan menjadi keliru di dalam dua hal; 1). menyalahkan korban, dan 2). menyembunyikan persoalan yang sesungguhnya, karena yang seharusnya lebih bertanggungjawab adalah mereka yang tinggal di negara-negara maju karena gaya hidup dan pemborosan produksi-konsumsinya. Persepsi yang keliru pada akhirnya menyebabkan solusi yang keliru pula. Sebagai akibatnya, krisis lingkungan, kemiskinan, dan pertumbuhan populasi terus menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Hemat penulis, jika solusinya diarahkan kepada akar persoalannya mungkin sedikit ada harapan, yakni merubah sistem dunia yang eksploitatif, seperti ekonomi pasar yang justru menyebabkan kemiskinan menjadi sistem ekonomi yang dikontrol oleh negara dan memiliki visi kemakmuran bersama, baik untuk manusia maupun untuk alam. Kita mungkin telah memahami bahwa terdapat kecenderungan sebuah populasi jika jaminan keamanan ekonomi dan sosialnya tidak ada, maka akan mempertahankan populasinya dengan memperbanyak keturunan. Dengan kata lain, karena sistem ekonomi pasar justru memunculkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, maka pada hakekatnya sistem ekonomi pasar-lah yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, dan dengan begitu ia pula yang sebenarnya lebih bertanggungjawab atas merosotnya kualitas ekologis bumi. Jika sistem ekonomi pasar yang eksploitatif tetap dipertahankan, maka populasi dan juga krisis lingkungan sudah hampir pasti sulit untuk dibendung. Penulis melihat bahwa menempatkan populasi menjadi penyebab utama, dan karenanya solusi yang ditawarkan adalah membatasi pertumbuhan populasi, sebagai suatu pandangan yang sulit diterima dan tidak berdasar. Ia tidak lain hanyalah akal-akalan negara-negara maju untuk mempertahankan gaya hidupnya. Tentu saja dengan mudah kita bisa menebak, mengapa mereka mengalihkan isu ke persoalan populasi. Bagaimanapun, demi mempertahankan gaya hidupnya, negara-negara maju jelas membutuhkan bahan baku untuk industrinya. Jika pertumbuhan penduduk di negara-negara dunia ketiga tidak dibatasi, maka cadangan sumber daya alam akan semakin menipis dan tidak mampu lagi mensuplai kebutuhan industri mereka. Oleh karenanya, sebelum terlambat, negara-negara maju melalui lembaga-lembaga internasionalnya mengkampanyekan kebijakan pembatasan pertumbuhan populasi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar ekosistem di dunia ketiga tetap mampu mensuplai dan memenuhi kebutuhan serta gaya hidup negara-negara maju. Ya, inilah orchestra panggung politik yang sedang diperagakan oleh negara-negara maju dengan memanfaatkan isu-isu lingkungan (bio-politic). Populasi dan krisis lingkungan, benar-benar sedang berdiri dalam diskursus relasi kuasa yang bukan tanpa kepentingan. * Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Magister Lingkungan dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata Semarang. |
